Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Prasarana Di Perkotaan Metropolitan

Konsentrasi Penduduk di perkotaan makin tinggi, pada tahun 2000 separuh (50%) penduduk dunia sudah tinggal di perkotaan. Hirarkinya kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sehingga menjadikan kota kecil menjadi mega/metropolitan. Kota metro sebagai kota PKN memiliki fungsi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional; mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya; menjadi pusat jasa, pengolahan, juga sebagai simpul yang melayani beberapa propinsi dan nasional. Sebagai contoh yang sekarang sudah terjadi di wilayah Jawa bagian barat, khususnya di wilayah Jabodetabek dan Banten. 

'Wilayah Jabodetabek dan Banten Sebagai Kota Metropolitan'

Untuk menunjang pertumbuhan dan berjalannya fungsi perkotaan metropolitan diperlukan pengembangan prasarana perkotaan yang terpadu secara spasial antardaerah (bekerjasama) karena pengembangan prasarana harus dilakukan melalui pendekatan yang sifatnya menerus, tidak terputus oleh batasan administratif. Berikut merupakan contoh pentingnya keterpaduan spasial antardaerah dalam pembangunan prasarana dan dampaknya: pertama, timbulnya kemacetan sehingga menyebabkan biaya ekonomi dan sosial meningkat. Kedua, munculnya masalah banjir akibat tidak adanya koordinasi spasial dalam penataan ruang perkotaan metro. Ketiga, masalah penentuan lokasi TPA sampah regional yang difungsikan untuk menampung sampah penduduk perkotaan metro mengingat terbatasnya ketersediaan lahan di kota. Keempat, dalam pengadaan air bersih yang masih bergantung kepada ketersediaan air baku.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam kerjasama antardaerah di dalam pembangunan prasarana perkotaan metropolitan adalah aspek pembiayaan. Aspek pembiayaan menjadi penting karena berjalannya otonomi desentralisasi yang mengakibatkan tingginya peran daerah dalam pembangunan, daerah dalam era otonomi lebih cenderung memikirkan daerah sendiri sehingga kerjasama antardaerah dianggap kelemahan, makin terbatasnya sumber keuangan negara sehingga berimbas ke daerah, terdapat ketimpangan kemampuan pembiayaan antara kota induk dengan wilayah sekitar sehingga perlu dipertimbangkan pola sharing pembiayaan pembangunan prasarana.

Dalam pembangunan prasarana perkotaan hendaknya dipenuhi beberapa kriteria yaitu :

• Berwawasan jangka panjang sesuai dengan ciri sistem jaringan prasarana; 
• ijadikan alat pengendalian pertumbuhan kota dan perkotaan baik sebagai perangsang ataupun penghambat; 
• Memiliki keterkaitan erat dengan realitas pemanfaatan sumber daya (rasional);
  Praktis artinya sederhana, efisien dan dapat direplikasi dan kelayakan bagi masyarakat; 
• Ttransparansi/keterbukaan. 

Adapun permasalahan yang timbul dalam pembangunan prasarana perkotaan metropolitan yaitu  ketidakterpaduan antara rencana pemanfaatan lahan dan rencana pengembangan prasarana, masalah kelembagaan yang menangani pembangunan prasarana, belum terjalin secara menerus keterkaitan antarjenis prasarana dan terlalu banyaknya permasalah yang ditemui dari segi pembiayaan.

Faktor-faktor pertimbangan dalam pengelolaan pembiayaan pembangunan prasarana di perkotaan metropolitan : 

• Sistem anggaran yang bersifat tahunan dan sektoral; 
• Rencana induk pengembangan prasarana sehingga terdapat kesatuan arah dengan pengembangan tata ruang; 
• Terdapatnya badan atau institusi pengelola; 
• Dalam pola pembiayaan perlu ditentukan pola sharing antardaerah dalam pembiayaan pembangunan, peningkatan privatisasi dan swadaya dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat, subsidi silang antar sektor, alokasi sistem perpajakan menurut jenis prasarana agar mendorong dan meningkatkan kinerja pelayanan prasaraan perkotaan; 
• Dasar hukum kerjasama pemerintah swasta sehingga mampu menjamin rasa aman berinvestasi yang dilakukan oleh pihak swasta.

Pengelolaan pembiayaan pembangunan prasarana perkotaan metropolitan perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu adanya perubahan paradigma pembangunan dan pertimbangan atas faktor-faktor dalam pengelolaan pembiayaan pembangunan prasarana di perkotaan metropolitan.

Belajar dari Seorang Tukang Mabel

Tingginya pendapatan dan perkembangan ekonomi regional yang baik merupakan dambaan bagi walikota maupun masyarakat yang ada di dalamnya. Untuk tercapainya hal tersebut sebuah kota membutuhkan leadership yang baik bagi setiap pemimpinnya. seperti kata-kata yang sering kita dengar 'baik buruknya seorang anak di tentukan oleh orang tua yang mendidiknya'.

'Wali Kota Solo Joko Widodo'

Mengubah mental dilayani menjadi melayani, hal tersebut yang telah dilakukan oleh wali kota solo Joko Widodo.Walaupun dalam penerapan di masyarakat hal tersebut agak sedikit mengalami kesulitan. Tapi Wali kota solo hinnga tahun 2015 ini tidak menyerah dan tetap melakukan hal tersebut di masyarakat. Terbukti pada pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk yang hanya membutuhkan waktu 1 jam dengan biaya Rp 5.000 dan pengurusan izin yang sudah bisa dilakukan secara one stop services yang cepat serta transparan termasuk berapa biaya yang dikeluarkan. Hai ini dapat terjadi karena kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo yang rutin melakukan pelatihan kepada pegawainya hingga berbulan-bulan hingga menjadi pegawai yang memenuhi standar (profesional).

Perubahan mental itulah yang dilakukan oleh Joko Widodo dalam mengemudikan Kota Solo. Dengan bermodalkan pribadi yang sederhana dan berprinsip kerja hanya untuk rakyat menjadikan beliau dekat dengan rakyat, bahkan karena  kesederhanaanya, mobil yang digunakannya-pun bekas pejabat sebelumnya. Pola pikir yang sederhana dan prinsip yang mengatasnamakan kesederhanaan itulah yang diterapkan di segala aspek pekerjaanya. Langkah besar lainnya yang patut menjadi contoh bagi wilayah lain adalah bagaimana beliau memindahkan ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang sudah puluhan tahun berjualan dan tinggal di daerah Banjarsari, tanpa adanya kekerasan. Para pedagang itu secara sukarela pindah ke tempat baru dengan hati gembira bahkan dilakukan dengan arak-arakan. Contoh lainnya ketika yang lain bangga memamerkan berapa hipermart yang sudah diresmikan, beliau justru lebih suka memberdayakan pasar tradisional, alasannya karena selain memberi manfaat pada masyarakat juga memberikan pemasukan besar buat Pemkot Solo.

Dalam menjalankan kebijakannya Joko Widodo juga menerapkan 3 prinsip lain selain hal di atas, yaitu :

• Membangun pencitraan dengan cara menerapkan pengalaman dalam berbisnis yang berupa manajemen sebuah produk.
• Branding terbangun.
• Manajemen costumer.